Padang Pariaman, tbntimes.com – Serapan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 mendapat sorotan tajam. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang mencapai lebih dari Rp240 juta menandakan buruknya pelaksanaan program kerja dan lemahnya kinerja pengurus, khususnya Ketua KONI Rudy Rapeneldi Rilis.
Rendahnya serapan anggaran menjadi bukti bahwa banyak program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk pengurus cabang olahraga (cabor) dan anggota legislatif daerah.
Ketua KONI Rudy Rapeneldi Rilis saat dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu menyatakan bahwa SILPA tersebut terjadi karena sebagian besar cabor tidak mengajukan proposal kegiatan. “Kami tidak bisa mencairkan dana kalau tidak ada proposal dari cabor. Itu sudah aturan, untuk dana yang SILPA sudah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.
Namun pernyataan itu dinilai tidak memadai sebagai alasan utama. Sejumlah pengurus cabor menilai KONI tidak pernah aktif melakukan pendampingan atau sosialisasi mekanisme pengajuan anggaran.
“Sejak awal kepemimpinan Rudy Rapeneldi Rilis tidak ada komunikasi aktif dari KONI ke kami. Bahkan saat kami mencoba koordinasi, responnya lambat. KONI seharusnya proaktif, bukan menunggu,” ujar salah seorang pengurus cabor yang enggan disebutkan namanya.
Kritik lebih tajam disampaikan oleh Sekretaris Komisi V DPRD Sumatera Barat, Mario Syah Johan. Ia menyayangkan lemahnya kinerja KONI dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Rudy Rapeneldi Rilis.
“Ini bukan soal proposal saja. Ini soal manajemen organisasi dan kepemimpinan. Kalau lebih dari Rp240 juta tidak terserap, itu menunjukkan ada masalah sistemik. KONI tidak boleh cuci tangan. Ini harus dievaluasi secara serius,” tegas Mario.
Ia juga menambahkan agar tidak ada dana SILPA yang berpotensi jadi temuan BPK, KONI Padang Pariaman harus jemput bola. Anggaran KONI berasal dari dana publik dan seharusnya digunakan secara optimal untuk pembinaan olahraga dan peningkatan prestasi atlet. “Jika KONI gagal menjalankan fungsinya, tentu ini akan berdampak pada masa depan atlet dan perkembangan olahraga daerah,” ujarnya.
Seiring dengan polemik ini, desakan untuk segera dilakukan audit internal dan pembenahan struktural di tubuh KONI Padang Pariaman makin menguat. Masyarakat dan insan olahraga kini menantikan langkah konkret dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyikapi persoalan ini. (Ali/hms)
