Medan, tbntimes.com – Era disrupsi digital bukan lagi sekadar wacana, tapi realitas yang kita hadapi setiap hari. Semua serba cepat, serba instan, dan serba viral. Sayangnya, di tengah arus ini, kader PMII seringkali justru ikut hanyut, bukan menjadi pengarah arus. Media sosial lebih sering dipakai untuk eksistensi daripada kontribusi, diskusi diganti dengan debat kosong, dan gerakan nyata kalah dengan sekadar postingan. Ini bukan sekadar kritik, tapi alarm bahwa ada yang perlu dibenahi dalam pola pendampingan kader kita hari ini.
Kalau jujur, pola kaderisasi kita masih banyak yang “jadul” dalam arti kurang relevan dengan realitas digital. Forum-forum formal sering terasa kaku, materi berulang, dan pendekatan kurang menyentuh kebutuhan kader hari ini. Sementara itu, dunia luar bergerak cepat dengan inovasi, kreativitas, dan kolaborasi. Akibatnya, kader PMII berisiko tertinggal karena tidak mampu, dan karena tidak difasilitasi dengan strategi yang tepat.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sebagian kader mulai kehilangan arah. Idealisme sering hanya hidup di forum, tapi redup di kehidupan nyata. Budaya literasi lemah, diskusi kurang mendalam, dan ketergantungan pada informasi instan makin tinggi. Kalau kondisi ini dibiarkan, PMII hanya akan melahirkan kader yang aktif secara administratif, tapi minim secara intelektual dan gerakan.
Di sinilah pentingnya merombak strategi pendampingan kader. Pertama, pendamping harus naik level bukan sekadar “ngasih materi”, tapi jadi fasilitator yang relevan dengan zaman. Literasi digital harus jadi fondasi. Kader harus diajak bukan cuma pakai teknologi, tapi paham cara kerja algoritma, sadar bahaya hoaks, dan mampu memproduksi narasi tandingan yang berkualitas. Jangan sampai kader PMII cuma jadi konsumen konten, bukan produsen gagasan.
Kedua, pendekatan kaderisasi harus lebih fleksibel dan kontekstual. Kita tidak bisa lagi mengandalkan satu metode lama. Diskusi offline tetap penting, tapi harus dikombinasikan dengan ruang digital yang aktif dan produktif. Misalnya, bikin forum diskusi online yang rutin, konten edukatif di media sosial, atau bahkan gerakan digital yang berdampak. Intinya, kaderisasi harus “hidup” di ruang yang memang dihuni kader hari ini.
Ketiga, penguatan ideologi tidak boleh ditinggalkan tapi cara menyampaikannya harus berubah. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah dan keindonesiaan harus dikontekstualisasikan dengan isu kekinian: keadilan sosial, lingkungan, digital ethics, dan lain-lain. Jangan hanya normatif, tapi harus nyambung dengan realitas yang dihadapi kader. Kalau tidak, ideologi hanya jadi hafalan, bukan pegangan.
Keempat, pendampingan harus lebih personal dan manusiawi. Kader bukan “objek kaderisasi”, tapi individu dengan potensi dan masalah masing-masing. Pendamping harus hadir bukan cuma saat forum, tapi juga sebagai tempat diskusi, curhat, dan berkembang. Di era yang serba digital ini, justru sentuhan personal jadi nilai yang langka tapi sangat penting.
Kelima, kader PMII harus didorong untuk punya skill nyata. Tidak cukup hanya bisa bicara, tapi juga harus bisa berkarya. Mulai dari menulis, desain, public speaking, sampai manajemen organisasi dan digital branding. Ini penting supaya kader tidak hanya survive di organisasi, tapi juga relevan di masyarakat luas.
Namun, kritik juga harus diarahkan ke kita semua sebagai kader. Jangan terus menyalahkan sistem kalau kita sendiri malas berkembang. Akses belajar sekarang terbuka lebar tinggal mau atau tidak. Kalau kader PMII masih kalah produktif dibandingkan konten kreator random di internet, itu bukan salah zaman, tapi salah mindset kita sendiri.
Akhirnya, PMII harus berani berbenah. Pendampingan kader tidak boleh lagi sekadar formalitas atau rutinitas tahunan. Harus ada keseriusan untuk membangun kader yang adaptif, kritis, dan berdampak. Era digital ini bukan ancaman, tapi peluang besar asal kita mau berubah.
Pilihan ada di tangan kita: mau jadi kader yang sibuk scroll tanpa arah, atau kader yang bergerak dan memberi dampak nyata. (mickhael hrhp)
