Padang Pariaman, tbntimes.com – Pelaksanaan debat calon bupati dan wakil bupati Padang Pariaman yang diadakan di Studio Padang TV, Sabtu malam 9/11/2024, menuai kekecewaan dari masyarakat setempat.
Fasilitas yang disediakan dianggap tidak memadai, terutama untuk penonton yang datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar daerah. Kekecewaan ini juga disuarakan oleh Vino Bijuangsa, salah satu pemuda Padang Pariaman yang hadir langsung di lokasi debat.
“Sebagai masyarakat Padang Pariaman, kami sudah mengetahui bahwa setiap paslon dibatasi membawa 35 orang tim pendukung. Tapi fasilitas untuk kami, masyarakat yang ingin menyaksikan debat ini, seharusnya disediakan,” ucap Vino saat ditemui awak media di luar lokasi debat.
Dikatakan, bahwa dia ingin menikmati pesta demokrasi ini seperti layaknya acara besar, yang dalam bahasa kami disebut ‘Baralek Gadang’. Namun sayangnya, KPU Padang Pariaman dan Padang TV tidak menyediakan fasilitas layak bagi kami.
Menurut Vino, minimnya fasilitas seperti layar besar di luar studio sangat disayangkan, mengingat animo masyarakat untuk menyaksikan debat ini cukup tinggi.
“KPU seharusnya memahami psikologi masyarakat yang ingin menikmati jalannya demokrasi. Seharusnya ada layar besar di luar studio, seperti yang biasa kita lihat saat menonton bola,” tambahnya.
Bukan hanya soal layar besar, Vino juga menyampaikan kritik keras kepada KPU terkait pengelolaan acara. Banyak yang datang bukan hanya dari Padang Pariaman, tetapi juga dari rantau. Sayangnya, akses dan fasilitas yang diberikan sangat terbatas.
“Ini bukan soal mendukung paslon tertentu, tapi ini soal kenyamanan dan penghormatan terhadap hak masyarakat untuk turut serta dalam pesta demokrasi,” tegas Vino.
Vino, yang juga mantan Ketua Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Padang Pariaman (IMAPAR) periode 2017-2020, menyatakan akan ada aksi lanjutan sebagai bentuk protes terhadap penyelenggaraan debat ini.
“Kami akan menyampaikan pemberitahuan aksi kepada KPU Padang Pariaman. Ini suara kekecewaan dari mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang merasa tidak difasilitasi dengan baik oleh KPU dan Padang TV,” tambah Vino dengan nada tegas.
Sementara itu, berbagai tanggapan dari tokoh masyarakat di media sosial turut mengkritisi keputusan KPU yang menggelar debat di Kota Padang, bukan di Padang Pariaman.
Menurut mereka, penyelenggaraan debat di daerah sendiri akan memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi maupun kedewasaan politik masyarakat setempat.
Seorang tokoh masyarakat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial, “Jika debat ini diadakan di Padang Pariaman, akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk hadir dan mendukung UMKM lokal yang bisa berjualan di sekitar lokasi. Selain itu, masyarakat akan merasakan secara langsung suasana demokrasi yang sebenarnya.”
Menanggapi kritik ini, Ketua KPU Padang Pariaman Tuangku Zainal Abidin menyatakan bahwa keputusan untuk menggelar debat di Studio Padang TV sudah melalui pertimbangan matang dan hasil kesepakatan dengan kedua paslon serta pihak terkait.
“Demi keamanan, kami menyepakati penyelenggaraan debat di Studio Padang TV. Ini bukan keputusan sepihak dari KPU Padang Pariaman,” ujar Tuangku Zainal saat dikonfirmasi awak media.
Meskipun demikian, Zainal Abidin menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan acara ke depannya.
“Masukan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya,” paparnya. (Ali)
