Taput, tbntimes.com - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Bumi Bonapasogit dan siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan. Langkah strategis ini dibahas secara mendalam dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) serta Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026, yang bertempat di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/06/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng, didampingi Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M. Si, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Sementara dari pihak jajaran BPJS Kesehatan, hadir Kepala Cabang Sibolga, Nur Eva Parindury, Kepala Kantor Tapanuli Utara, bersama para pimpinan perangkat daerah teknis, jajaran RSUD Tarutung, serta para Kepala Puskesmas se-Tapanuli Utara.
Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng, dalam arahannya memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi jajaran BPJS Kesehatan yang secara detail memetakan tantangan layanan. Wabup menegaskan bahwa pencapaian UHC bukan sekadar mengejar pemenuhan target angka kepesertaan di atas kertas, melainkan esensinya adalah memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan medis berkualitas tanpa mengalami kendala finansial.
”Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator vital keberhasilan pembangunan daerah. Pemkab Taput baru-baru ini telah mengumpulkan para tenaga medis dan dokter untuk merumuskan formulasi agar pelayanan kesehatan tidak menumpuk di pusat kota. Kita harus memastikan pelayanan merata hingga ke daerah-daerah ujung seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban. Di wilayah perbatasan tersebut harus ditempatkan tenaga dokter yang siaga, bukan hanya bidan atau perawat,” tegas Wakil Bupati.
Menyikapi dinamika di lapangan terkait kepesertaan, Wakil Bupati menyoroti tantangan perilaku sosiologis masyarakat yang kerap kali baru mengurus atau mengaktifkan kartu BPJS saat dalam kondisi darurat medis, seperti menjelang persalinan atau pasca-kecelakaan. Kondisi tersebut sering kali memicu hambatan administratif akibat adanya masa jeda aktivasi.
”Untuk mengantisipasi hal ini, saya menginstruksikan Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran UPT Puskesmas serta bidan desa agar bersikap proaktif. Lakukan pendataan dini, ketuk pintu rumah warga, tanyakan status asuransi mereka, khususnya bagi ibu hamil dan warga rentan. Kita manfaatkan setiap kunjungan kerja sosial dan ibadah minggu di gereja untuk terus mengedukasi warga agar sadar dan mandiri terhadap proteksi jaminan kesehatan mereka,” tambahnya.
Di sektor penguatan fasilitas, Pemkab Tapanuli Utara mengarahkan agar Puskesmas mampu meningkatkan fungsi penanganan secara optimal laksana sistem General Practice (GP) di negara maju, sehingga menjadi fasilitas utama yang mampu memberikan ketenangan psikologis bagi kesembuhan pasien tanpa harus terburu-buru dirujuk ke rumah sakit.
Sebagai langkah taktis geografis, Pemkab Taput akan mengoptimalkan sejumlah Puskesmas strategis di wilayah hub seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga untuk ditingkatkan fasilitas kedaruratannya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dari wilayah terpencil dapat segera tertangani secara medis tanpa harus menempuh perjalanan jauh selama 1 hingga 2 jam menuju ibu kota kabupaten di Tarutung.
Dalam forum tersebut, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parindury memaparkan dua agenda prioritas utama strategis nasional, yaitu implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan keaktifan peserta JKN, serta penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan rasionalisasi biaya pelayanan di tingkat Rumah Sakit(Rico Tobing)
